Pantau Natal dan Tahun Baru, Tim Kemendagri Akan Stand By 24 Jam
By Admin
nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengirim radiogram yang ditujukan keseluruh kepala daerah agar ikut mengamankan hari Natal dan tahun baru. Sehingga, semua berjalan lancar dan aman. Kementerian Dalam Negeri sendiri akan stand by ikut memantau. Telah disiapkan video teleconference, saluran telekomunikasi dan akses via WhatsApp untuk koordinasi dengan daerah.
Demikian dikatakan, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sigit yang juga Ketua Posko Pemantauan Natal dan Tahun Baru Kemendagri, usai menghadiri rapat posko Natal dan Tahun Baru di kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Jumat (21/12). Menurut Sigit, Menteri Tjahjo memang telah memerintahkan pemerintah daerah untuk membentuk posko pemantauan hari Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Posko tak hanya di daerah. Di Kemendagri juga dibentuk posko pemantauan.
"Perintah Pak Menteri, Kemendagri untuk membentuk posko pemantauan Natal 2017 dan tahun baru 2018. Dimulai 22 Desember 2017 sampai 5 Januari 2018,"
Tugas posko pemantauan itu sendiri, kata Sigit, antara lain memantau kondisi daerah terkait dengan keamanan dan ketertiban. Kemudian pengamanan alat-alat vital negara atau daerah. Juga memantau kondisi transportasi, pelayanan publik seperti layanan kesehatan dan arus mudik.
"Tujuannya agar semua kepala daerah untuk responsif bila ada kegiatan-kegiatan atau kejadian misalkan kalau ada kekurangan, kemacetan bisa cepat responsif bisa membantu. Konkritnya kalau ada macet di Pemalang misalnya bupatinya kita perintahkan untuk bantuin pihak instansi terkait lainnya. Polisi misalnya dan seterusnya," tuturnya.
Harapannya kata dia, dengan adanya posko pemantauan, kegiatan Natal dan Tahun Baru 2018 bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saat ditanya, apakah sudah ada laporan tentang gangguan, Sigit menjawab, sejauh ini belum ada laporan seperti itu. Daerah pun baru diberi tahu. Semua menyatakan siap memantau dan mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru.
"Kegiatan ini kan kegiatan rutin tahunan artinya temen-temen daerah pun juga sudah siap, kita hanya memastikan tanggal 22 Desember sampai 5 Januari itu aman," ujar Sigit.
Ditambahkan Sigit, tim dari Kemendagri baru akan turun ke daerah, jika ada kasus yang memang memerlukan tim dari pusat untuk turun. Tapi, kalau tak ada situasi yang memerlukan tim datang ke daerah, koordinasi dan komunikasi dengan daerah menggunakan sarana yang ada. Teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk menguatkan koordinasi dan komunikasi. Misalnya, koordinasi bisa via telepon, atau video teleconference. Tapi intinya, tim dari Kemendagri akan stand by.
"Kita stand by-nya disini, kalau seandainya di perlukan 'oh di sana macet, diperlukan ini' kita kesana. Sebenarnya tidak harus dilihat, justru dengan kemajuan teknologi itu, kita gunakan. Saya telpon saja, buat apa saya datang kesana nemuin bupatinya. Sekarang sudah ada telpon, sudah ada WhatsApp, kan enggak perlu. Video teleconference kita siapin. Kalau ada apa-apa kita tanya kenapa ada ini itu. Sehingga informasinya valid. Masyarakat terinformaai dengan baik," urai Sigit.
Koordinasi lanjut Sigit tidak hanya dengan pihak pemerintah daerah, tapi juga dengan kementerian dan lembaga terkait. Tapi itu melihat kasus per kasus. Intinya, tim di Kemendagri akan stand by memantau. Apalagi pemantauan Hari Natal dan Tahun Baru adalah juga perintah Presiden. Jadi semua saling berkoordinasi.
"Jadi semua artinya daerah bupati dengan Polresnya. Kita disini dengan Mabes Polri. Kemarin kan Pak Mendagri dengan Pak Tito (Kapolri Tito Karnavian) juga sama. Menunjukkan itu yang harus dilakukan. Semuanya penyelanggaraan pemerintahan ini harus all out untuk membantu suksesnya perayaan Natal dan Tahun Baru," katanya.
Sigit juga mengungkapkan dari laporan yang ia terima dari kepolisian, untuk Jakarta saja, pihak kepolisian akan menyiapkan 85.460 personil. Dibantu TNI yang menyiagakan 15.096 personil. Kemudian dibantu 40.410 personil gabungan dari Dinas Perhubungan Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Dinas Kesehatan serta dari instansi terkait." Ini sudah terlaporkan," katanya.(p/ab)